Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Batas Dusun Kalurahan Srigading pada tanggal 16 April 2026 secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Kapanewon Sanden, serta Pemerintah Kalurahan Srigading. Rapat koordinasi ini turut melibatkan perwakilan dari 10 padukuhan, yaitu Gedongan, Ceme, Tinggen, Bonggalan, Wuluhadeg, Ngunan-unan, Malangan, Srabahan, Dodogan, dan Dengokan.

Sebelumnya, Kalurahan Srigading telah menerima peta batas dusun yang bersumber dari Bappeda, serta melakukan pemetaan batas RT dari 20 dusun yang ada di wilayahnya. Hasil pemetaan tersebut kemudian diserahkan kepada Diskominfo sebagai bahan verifikasi lanjutan terkait batas RT. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Diskominfo, ditemukan adanya 8 selisih batas wilayah yang melibatkan 10 dusun tersebut. Temuan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan rapat koordinasi, guna melakukan klarifikasi dan penyelarasan batas wilayah antar dusun.

Pembahasan difokuskan pada penegasan batas dusun sebagai upaya mewujudkan kejelasan wilayah administrasi di tingkat kalurahan. Kejelasan batas wilayah ini menjadi penting dalam mendukung pemetaan batas RT lebih lanjut. Melalui koordinasi ini diharapkan tercapai kesepahaman antarwilayah serta menjadi langkah awal dalam proses penetapan batas dusun dan batas RT yang lebih akurat. 

Pemerintah Kabupaten Bantul mengapresiasi komitmen Kalurahan Srigading dalam melakukan pemetaan batas RT. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif dalam mewujudkan kejelasan wilayah administrasi serta dapat menjadi inspirasi bagi kalurahan lain untuk turut melakukan pemetaan batas RT secara mandiri dan terstruktur. Pemetaan batas wilayah hingga tingkat RT diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan oleh seluruh kalurahan. Upaya ini penting untuk mewujudkan data kewilayahan yang akurat, mutakhir, dan terpadu, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.