Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
1.03.0197	Luas rencana pola ruang dalam RTRW	Hektar	64.169,24	64.169,24	n/a
1.03.0197.001	Kawasan lindung	Hektar	22.067,16	22.067,16	n/a
1.03.0197.001.01	Kawasan hutan lindung	Hektar	1.041,00	1.041,00	n/a
1.03.0197.001.02	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Hektar	1.001,00	1.001,00	n/a
1.03.0197.001.02.01	Kawasan resapan air	Hektar	1.001,00	1.001,00	n/a
1.03.0197.001.03	Kawasan perlindungan setempat	Hektar	19.711,50	19.711,50	n/a
1.03.0197.001.03.01	Kawasan sempadan sungai	Hektar	2.805,00	2.805,00	n/a
1.03.0197.001.03.02	Kawasan sempadan pantai	Hektar	123,00	123,00	n/a
1.03.0197.001.03.03	Kawasan sekitar mata air	Hektar	1.578,00	1.578,00	n/a
1.03.0197.001.03.04	Ruang terbuka hijau perkotaan	Hektar	15.205,50	15.205,50	n/a
1.03.0197.001.04	Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya	Hektar	313,66	313,66	n/a
1.03.0197.001.04.01	Kawasan suaka alam	Hektar	11,00	11,00	n/a
1.03.0197.001.04.02	Kawasan pantai berhutan bakau	Hektar	12,00	12,00	n/a
1.03.0197.001.04.03	Kawasan konservasi penyu	Hektar	0,10	0,10	n/a
1.03.0197.001.04.04	Kawasan cagar budaya	Hektar	290,56	290,56	n/a
1.03.0197.001.05	Kawasan rawan bencana	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.06	Kawasan lindung geologi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.07	Badan air	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.08	Sungai	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.09	Taman wisata alam	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.10	Cagar alam	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.11	Hutan penelitian	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.12	Cagar alam geologi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.001.13	Rawan bencana geologi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002	Kawasan budidaya	Hektar	42.102,08	42.102,08	n/a
1.03.0197.002.01	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Hektar	8.545,00	8.545,00	n/a
1.03.0197.002.02	Kawasan peruntukan hutan produksi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.03	Kawasan peruntukan pertanian	Hektar	18.571,00	18.571,00	n/a
1.03.0197.002.03.01	Kawasan pertanian lahan basah	Hektar	13.324,00	13.324,00	n/a
1.03.0197.002.03.02	Kawasan pertanian lahan kering	Hektar	5.247,00	5.247,00	n/a
1.03.0197.002.04	Kawasan peruntukan perikanan	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.05	Kawasan peruntukan pertambangan	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.06	Kawasan peruntukan industri	Hektar	1.812,72	1.812,72	n/a
1.03.0197.002.07	Kawasan peruntukan pariwisata	Hektar	701,36	701,36	n/a
1.03.0197.002.08	Kawasan peruntukan permukiman	Hektar	12.472,00	12.472,00	n/a
1.03.0197.002.08.01	Kawasan permukiman perkotaan	Hektar	5.434,00	5.434,00	n/a
1.03.0197.002.08.02	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	Hektar	1.300,00	1.300,00	n/a
1.03.0197.002.08.03	Kawasan permukiman perdesaan	Hektar	5.738,00	5.738,00	n/a
1.03.0197.002.09	Kawasan peruntukan lainnya	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.09.01	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.09.02	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.10	Perkebunan	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.11	Lahan pangan beririgasi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.12	Lahan pangan tidak beririgasi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.13	Kawasan transportasi	Hektar	0,00	0,00	n/a
1.03.0197.002.14	Riset dan pendidikan tinggi	Hektar	0,00	0,00	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	1.03.0197
Nama	:	Luas rencana pola ruang dalam RTRW
Konsep	:	Pola ruang
Definisi	:	Luas rencana pola ruang dalam RTRW. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Luas rencana pola ruang dalam RTRW
Ukuran	:	Luas
Satuan	:	Hektar
Klasifikasi	:	RPJMD, DATAKU DIY
Topik	:	Pembangunan Daerah
Sub Topik	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Kawasan lindung	1.03.0197.001	Kawasan lindung	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan lindung. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan lindung	Ya
2	Kawasan hutan lindung	1.03.0197.001.01	Kawasan hutan lindung	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan hutan lindung	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan hutan lindung	Ya
3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1.03.0197.001.02	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Ya
4	Kawasan resapan air	1.03.0197.001.02.01	Kawasan resapan air	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan resapan air	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan resapan air	Ya
5	Kawasan perlindungan setempat	1.03.0197.001.03	Kawasan perlindungan setempat	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan perlindungan setempat. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan perlindungan setempat	Ya
6	Kawasan sempadan sungai	1.03.0197.001.03.01	Kawasan sempadan sungai	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan sempadan sungai	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan sempadan sungai	Ya
7	Kawasan sempadan pantai	1.03.0197.001.03.02	Kawasan sempadan pantai	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan sempadan pantai	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan sempadan pantai	Ya
8	Kawasan sekitar mata air	1.03.0197.001.03.03	Kawasan sekitar mata air	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan sekitar mata air	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan sekitar mata air	Ya
9	Ruang terbuka hijau perkotaan	1.03.0197.001.03.04	Ruang terbuka hijau perkotaan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Ruang terbuka hijau perkotaan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Ruang terbuka hijau perkotaan	Ya
10	Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya	1.03.0197.001.04	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya	Ya
11	Kawasan suaka alam	1.03.0197.001.04.01	Kawasan suaka alam	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan suaka alam	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan suaka alam	Ya
12	Kawasan pantai berhutan bakau	1.03.0197.001.04.02	Kawasan pantai berhutan bakau	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan pantai berhutan bakau	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan pantai berhutan bakau	Ya
13	Kawasan konservasi penyu	1.03.0197.001.04.03	Kawasan konservasi penyu	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan konservasi penyu	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan konservasi penyu	Ya
14	Kawasan cagar budaya	1.03.0197.001.04.04	Kawasan cagar budaya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan cagar budaya	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan cagar budaya	Ya
15	Kawasan rawan bencana	1.03.0197.001.05	Kawasan rawan bencana	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan rawan bencana	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan rawan bencana	Ya
16	Kawasan lindung geologi	1.03.0197.001.06	Kawasan lindung geologi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan lindung geologi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan lindung geologi	Ya
17	Badan air	1.03.0197.001.07	Badan air	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Badan air	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Badan air	Ya
18	Sungai	1.03.0197.001.08	Sungai	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Sungai	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Sungai	Ya
19	Taman wisata alam	1.03.0197.001.09	Taman wisata alam	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Taman wisata alam	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Taman wisata alam	Ya
20	Cagar alam	1.03.0197.001.10	Cagar alam	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Cagar alam	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Cagar alam	Ya
21	Hutan penelitian	1.03.0197.001.11	Hutan penelitian	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Hutan penelitian	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Hutan penelitian	Ya
22	Cagar alam geologi	1.03.0197.001.12	Cagar alam geologi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Cagar alam geologi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Cagar alam geologi	Ya
23	Rawan bencana geologi	1.03.0197.001.13	Rawan bencana geologi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Rawan bencana geologi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Rawan bencana geologi	Ya
24	Kawasan budidaya	1.03.0197.002	Kawasan budidaya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan budidaya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan budidaya	Ya
25	Kawasan peruntukan hutan rakyat	1.03.0197.002.01	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan hutan rakyat	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Ya
26	Kawasan peruntukan hutan produksi	1.03.0197.002.02	Kawasan peruntukan hutan produksi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan hutan produksi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan hutan produksi	Ya
27	Kawasan peruntukan pertanian	1.03.0197.002.03	Kawasan peruntukan pertanian	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan pertanian. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan peruntukan pertanian	Ya
28	Kawasan pertanian lahan basah	1.03.0197.002.03.01	Kawasan pertanian lahan basah	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan pertanian lahan basah	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan pertanian lahan basah	Ya
29	Kawasan pertanian lahan kering	1.03.0197.002.03.02	Kawasan pertanian lahan kering	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan pertanian lahan kering	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan pertanian lahan kering	Ya
30	Kawasan peruntukan perikanan	1.03.0197.002.04	Kawasan peruntukan perikanan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan perikanan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan perikanan	Ya
31	Kawasan peruntukan pertambangan	1.03.0197.002.05	Kawasan peruntukan pertambangan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan pertambangan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan pertambangan	Ya
32	Kawasan peruntukan industri	1.03.0197.002.06	Kawasan peruntukan industri	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan industri	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan industri	Ya
33	Kawasan peruntukan pariwisata	1.03.0197.002.07	Kawasan peruntukan pariwisata	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan pariwisata	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan pariwisata	Ya
34	Kawasan peruntukan permukiman	1.03.0197.002.08	Kawasan peruntukan permukiman	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan permukiman. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan peruntukan permukiman	Ya
35	Kawasan permukiman perkotaan	1.03.0197.002.08.01	Kawasan permukiman perkotaan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan permukiman perkotaan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan permukiman perkotaan	Ya
36	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	1.03.0197.002.08.02	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	Ya
37	Kawasan permukiman perdesaan	1.03.0197.002.08.03	Kawasan permukiman perdesaan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan permukiman perdesaan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan permukiman perdesaan	Ya
38	Kawasan peruntukan lainnya	1.03.0197.002.09	Kawasan peruntukan lainnya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan lainnya. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Diisi sistem	Kawasan peruntukan lainnya	Ya
39	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	1.03.0197.002.09.01	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Ya
40	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	1.03.0197.002.09.02	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	Luas rencana pola ruang dalam RTRW kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	Ya
41	Perkebunan	1.03.0197.002.10	Perkebunan	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Perkebunan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Perkebunan	Ya
42	Lahan pangan beririgasi	1.03.0197.002.11	Lahan pangan beririgasi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Lahan pangan beririgasi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Lahan pangan beririgasi	Ya
43	Lahan pangan tidak beririgasi	1.03.0197.002.12	Lahan pangan tidak beririgasi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Lahan pangan tidak beririgasi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Lahan pangan tidak beririgasi	Ya
44	Kawasan transportasi	1.03.0197.002.13	Kawasan transportasi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Kawasan transportasi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Kawasan transportasi	Ya
45	Riset dan pendidikan tinggi	1.03.0197.002.14	Riset dan pendidikan tinggi	Luas rencana pola ruang dalam RTRW Riset dan pendidikan tinggi	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2026	float	-	Wajib diisi	Riset dan pendidikan tinggi	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: