Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
1.04.0007	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH sampai dengan tahun ke n menurut kapanewon	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.001	Srandakan	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.001.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.001.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.002	Sanden	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.002.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.002.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.003	Kretek	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.003.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.003.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.004	Pundong	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.004.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.004.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.005	Bambanglipuro	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.005.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.005.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.006	Pandak	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.006.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.006.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.007	Bantul	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.007.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.007.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.008	Jetis	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.008.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.008.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.009	Imogiri	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.009.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.009.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.010	Dlingo	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.010.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.010.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.011	Pleret	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.011.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.011.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.012	Piyungan	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.012.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.012.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.013	Banguntapan	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.013.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.013.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.014	Sewon	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.014.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.014.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.015	Kasihan	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.015.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.015.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.016	Pajangan	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.016.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.016.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.017	Sedayu	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.017.01	Tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a
1.04.0007.017.02	Belum tertangani	Unit	n/a	n/a	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	1.04.0007
Nama	:	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH sampai dengan tahun ke n menurut kapanewon
Konsep	:	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan
Definisi	:	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon=(Srandakan)+(Sanden)+(Kretek)+(Pundong)+(Bambanglipuro)+(Pandak)+(Bantul)+(Jetis)+(Imogiri)+(Dlingo)+(Pleret)+(Piyungan)+(Banguntapan)+(Sewon)+(Kasihan)+(Pajangan)+(Sedayu)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi	:	DATAKU DIY, Geospasial
Topik	:	Pembangunan Daerah
Sub Topik	:	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Srandakan	1.04.0007.001	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Srandakan	Ya
2	Tertangani	1.04.0007.001.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
3	Belum tertangani	1.04.0007.001.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Srandakan yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
4	Sanden	1.04.0007.002	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Sanden	Ya
5	Tertangani	1.04.0007.002.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
6	Belum tertangani	1.04.0007.002.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sanden yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
7	Kretek	1.04.0007.003	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Kretek	Ya
8	Tertangani	1.04.0007.003.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
9	Belum tertangani	1.04.0007.003.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kretek yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
10	Pundong	1.04.0007.004	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Pundong	Ya
11	Tertangani	1.04.0007.004.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
12	Belum tertangani	1.04.0007.004.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pundong yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
13	Bambanglipuro	1.04.0007.005	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Bambanglipuro	Ya
14	Tertangani	1.04.0007.005.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
15	Belum tertangani	1.04.0007.005.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bambanglipuro yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
16	Pandak	1.04.0007.006	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Pandak	Ya
17	Tertangani	1.04.0007.006.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
18	Belum tertangani	1.04.0007.006.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pandak yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
19	Bantul	1.04.0007.007	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Bantul	Ya
20	Tertangani	1.04.0007.007.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
21	Belum tertangani	1.04.0007.007.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Bantul yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
22	Jetis	1.04.0007.008	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Jetis	Ya
23	Tertangani	1.04.0007.008.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
24	Belum tertangani	1.04.0007.008.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Jetis yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
25	Imogiri	1.04.0007.009	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Imogiri	Ya
26	Tertangani	1.04.0007.009.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
27	Belum tertangani	1.04.0007.009.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Imogiri yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
28	Dlingo	1.04.0007.010	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Dlingo	Ya
29	Tertangani	1.04.0007.010.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
30	Belum tertangani	1.04.0007.010.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Dlingo yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
31	Pleret	1.04.0007.011	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Pleret	Ya
32	Tertangani	1.04.0007.011.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
33	Belum tertangani	1.04.0007.011.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pleret yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
34	Piyungan	1.04.0007.012	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Piyungan	Ya
35	Tertangani	1.04.0007.012.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
36	Belum tertangani	1.04.0007.012.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Piyungan yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
37	Banguntapan	1.04.0007.013	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Banguntapan	Ya
38	Tertangani	1.04.0007.013.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
39	Belum tertangani	1.04.0007.013.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Banguntapan yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
40	Sewon	1.04.0007.014	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Sewon	Ya
41	Tertangani	1.04.0007.014.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
42	Belum tertangani	1.04.0007.014.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sewon yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
43	Kasihan	1.04.0007.015	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Kasihan	Ya
44	Tertangani	1.04.0007.015.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
45	Belum tertangani	1.04.0007.015.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Kasihan yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
46	Pajangan	1.04.0007.016	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Pajangan	Ya
47	Tertangani	1.04.0007.016.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
48	Belum tertangani	1.04.0007.016.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Pajangan yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya
49	Sedayu	1.04.0007.017	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu yang tertangani maupun belum tertangani. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Diisi sistem	Sedayu	Ya
50	Tertangani	1.04.0007.017.01	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu yang tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Tertangani	Ya
51	Belum tertangani	1.04.0007.017.02	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu Belum Tertangani	Rumah tidak layak huni berdasarkan data SK dinas tentang RTLH menurut kapanewon Sedayu yang belum tertangani	PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2026	integer	-	Wajib diisi	Belum tertangani	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: