Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
2.15.0004	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan	Unit	14	18	n/a
2.15.0004.001	Angkudes	Unit	0	n/a	n/a
2.15.0004.001.01	Ps. Bantul-Imogiri	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.02	Ps. Bantul-Tugu Genthong	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.03	Ps. Bantul-Pundong	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.04	Ps. Bantul-Kretek	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.05	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat munthuk)	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.06	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat seropan)	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.07	Ps. Bantul-Pleret	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.08	Ps. Bantul-Krebet	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.09	Dlingo-Rejoinangun	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.001.10	Pajangan-Bantul-Pajangan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002	Angkutan perbatasan	Unit	0	n/a	n/a
2.15.0004.002.01	Yogya-Parangtritis	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.02	Yogya-Samas	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.03	Yogya-Sorobayan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.04	Yogya-Srandakan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.05	Dlingo-Terminal Giwangan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.06	Yogyakarta-Petoyan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.002.07	Trisik-Giwangan	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003	AKDP	Unit	14	18	n/a
2.15.0004.003.01	Yogya-Panggang GK	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.02	Yogya-Parangtritis	Unit	0	3	n/a
2.15.0004.003.03	Yogya-Samas	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.04	Yogya-Pandansimo	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.05	Yogya-Wates	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.06	Yogya-Ngentakrejo	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.07	Palbapang-YIA	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.08	Palbapang-YIA-Makam Raja Imogiri	Unit	2	0	n/a
2.15.0004.003.09	Malioboro-Parangtritis-Baron	Unit	0	0	n/a
2.15.0004.003.10	Palbapang-Ngabean-Malioboro	Unit	10	10	n/a
2.15.0004.003.11	Malioboro-Terminal Imogiri	Unit	n/a	2	n/a
2.15.0004.003.12	BI-Parangtritis	Unit	2	3	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	2.15.0004
Nama	:	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan
Konsep	:	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan
Definisi	:	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan=(Angkudes)+(Angkutan Perbatasan)+(AKDP)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi	:	DATAKU DIY
Topik	:	Pembangunan Daerah
Sub Topik	:	Perhubungan
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Perhubungan
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Angkudes	2.15.0004.001	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi menurut trayek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Diisi sistem	Angkudes	Ya
2	Ps. Bantul-Imogiri	2.15.0004.001.01	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Imogiri	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Imogiri	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Imogiri	Ya
3	Ps. Bantul-Tugu Genthong	2.15.0004.001.02	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Tugu Genthong	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Tugu Genthong	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Tugu Genthong	Ya
4	Ps. Bantul-Pundong	2.15.0004.001.03	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Pundong	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Pundong	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Pundong	Ya
5	Ps. Bantul-Kretek	2.15.0004.001.04	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Kretek	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Kretek	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Kretek	Ya
6	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat munthuk)	2.15.0004.001.05	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Imogiri-Dlingo(lewat munthuk)	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Imogiri-Dlingo(lewat munthuk)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat munthuk)	Ya
7	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat seropan)	2.15.0004.001.06	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Imogiri-Dlingo(lewat seropan)	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Imogiri-Dlingo(lewat seropan)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Imogiri-Dlingo(lewat seropan)	Ya
8	Ps. Bantul-Pleret	2.15.0004.001.07	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Pleret	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Pleret	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Pleret	Ya
9	Ps. Bantul-Krebet	2.15.0004.001.08	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Ps. Bantul-Krebet	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Ps. Bantul-Krebet	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ps. Bantul-Krebet	Ya
10	Dlingo-Rejoinangun	2.15.0004.001.09	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Dlingo-Rejoinangun	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Dlingo-Rejoinangun	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Dlingo-Rejoinangun	Ya
11	Pajangan-Bantul-Pajangan	2.15.0004.001.10	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan Angkudes Pajangan-Bantul-Pajangan	Jumlah armada Angkudes yang masih beroperasi pada trayek Pajangan-Bantul-Pajangan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pajangan-Bantul-Pajangan	Ya
12	Angkutan perbatasan	2.15.0004.002	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi menurut trayek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Diisi sistem	Angkutan perbatasan	Ya
13	Yogya-Parangtritis	2.15.0004.002.01	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Yogya-Parangtritis	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Parangtritis	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Parangtritis	Ya
14	Yogya-Samas	2.15.0004.002.02	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Yogya-Samas	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Samas	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Samas	Ya
15	Yogya-Sorobayan	2.15.0004.002.03	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Yogya-Sorobayan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Sorobayan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Sorobayan	Ya
16	Yogya-Srandakan	2.15.0004.002.04	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Yogya-Srandakan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Srandakan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Srandakan	Ya
17	Dlingo-Terminal Giwangan	2.15.0004.002.05	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Dlingo-Terminal Giwangan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Dlingo-Terminal Giwangan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Dlingo-Terminal Giwangan	Ya
18	Yogyakarta-Petoyan	2.15.0004.002.06	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Yogyakarta-Petoyan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Yogyakarta-Petoyan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogyakarta-Petoyan	Ya
19	Trisik-Giwangan	2.15.0004.002.07	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan perbatasan Trisik-Giwangan	Jumlah armada angkutan perbatasan yang masih beroperasi pada trayek Trisik-Giwangan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Trisik-Giwangan	Ya
20	AKDP	2.15.0004.003	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi menurut trayek. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Diisi sistem	AKDP	Ya
21	Yogya-Panggang GK	2.15.0004.003.01	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Panggang GK	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Panggang GK	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Panggang GK	Ya
22	Yogya-Parangtritis	2.15.0004.003.02	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Parangtritis	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Parangtritis	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Parangtritis	Ya
23	Yogya-Samas	2.15.0004.003.03	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Samas	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Samas	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Samas	Ya
24	Yogya-Pandansimo	2.15.0004.003.04	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Pandansimo	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Pandansimo	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Pandansimo	Ya
25	Yogya-Wates	2.15.0004.003.05	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Wates	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Wates	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Wates	Ya
26	Yogya-Ngentakrejo	2.15.0004.003.06	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Ngentakrejo	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Yogya-Ngentakrejo	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Yogya-Ngentakrejo	Ya
27	Palbapang-YIA	2.15.0004.003.07	Jumlah armada yang masih beroperasi menurut jenis angkutan AKDP Yogya-Ngentakrejo	Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Palbapang-YIA	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Palbapang-YIA	Ya
28	Palbapang-YIA-Makam Raja Imogiri	2.15.0004.003.08		Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Palbapang-YIA-Makam Raja Imogiri	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Palbapang-YIA-Makam Raja Imogiri	Ya
29	Malioboro-Parangtritis-Baron	2.15.0004.003.09		Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Malioboro-Parangtritis-Baron	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Malioboro-Parangtritis-Baron	Ya
30	Palbapang-Ngabean-Malioboro	2.15.0004.003.10		Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Palbapang-Ngabean-Malioboro	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Palbapang-Ngabean-Malioboro	Ya
31	Malioboro-Terminal Imogiri	2.15.0004.003.11		Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek Malioboro-Terminal Imogiri	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	Malioboro-Terminal Imogiri	Ya
32	BI-Parangtritis	2.15.0004.003.12		Jumlah armada AKDP yang masih beroperasi pada trayek BI-Parangtritis	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2026	integer	-	Wajib diisi	BI-Parangtritis	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: