Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
2.18.0002	Rasio daya serap tenaga kerja	Angka	18,98	7,70	n/a
2.18.0002.001	Jumlah tenaga kerja	Orang	12.070	5.383	n/a
2.18.0002.001.01	Penanaman Modal Asing (PMA)	Orang	2.114	1.823	n/a
2.18.0002.001.01.01	Triwulan I	Orang	448	388	n/a
2.18.0002.001.01.02	Triwulan II	Orang	599	583	n/a
2.18.0002.001.01.03	Triwulan III	Orang	426	852	n/a
2.18.0002.001.01.04	Triwulan IV	Orang	641	0	n/a
2.18.0002.001.02	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Orang	9.956	3.560	n/a
2.18.0002.001.02.01	Triwulan I	Orang	289	1.180	n/a
2.18.0002.001.02.02	Triwulan II	Orang	8.181	989	n/a
2.18.0002.001.02.03	Triwulan III	Orang	943	1.391	n/a
2.18.0002.001.02.04	Triwulan IV	Orang	543	0	n/a
2.18.0002.002	Jumlah investor	Perusahaan	636,00	699,00	n/a
2.18.0002.002.01	Penanaman Modal Asing (PMA)	Perusahaan	151,00	131,00	n/a
2.18.0002.002.01.01	Triwulan I	Perusahaan	35,00	43,00	n/a
2.18.0002.002.01.02	Triwulan II	Perusahaan	40,00	43,00	n/a
2.18.0002.002.01.03	Triwulan III	Perusahaan	39,00	45,00	n/a
2.18.0002.002.01.04	Triwulan IV	Perusahaan	37,00	0,00	n/a
2.18.0002.002.02	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Perusahaan	485,00	568,00	n/a
2.18.0002.002.02.01	Triwulan I	Perusahaan	112,00	146,00	n/a
2.18.0002.002.02.02	Triwulan II	Perusahaan	121,00	258,00	n/a
2.18.0002.002.02.03	Triwulan III	Perusahaan	124,00	164,00	n/a
2.18.0002.002.02.04	Triwulan IV	Perusahaan	128,00	0,00	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	2.18.0002
Nama	:	Rasio daya serap tenaga kerja
Konsep	:	Rasio daya serap tenaga kerja
Definisi	:	Rasio daya serap tenaga kerja. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Rasio daya serap tenaga kerja=(Jumlah tenaga kerja)/(Jumlah investor)*100
Ukuran	:	Indeks/Nilai
Satuan	:	Angka
Klasifikasi	:	DATAKU DIY
Topik	:	Ekonomi dan Industri
Sub Topik	:	Penanaman Modal
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Jumlah tenaga kerja	2.18.0002.001	Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja menurut jenis penanaman modal. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Jumlah tenaga kerja	Ya
2	Penanaman Modal Asing (PMA)	2.18.0002.001.01	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) per triwulanan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Penanaman Modal Asing (PMA)	Ya
3	Triwulan I	2.18.0002.001.01.01	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan I	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan I	Ya
4	Triwulan II	2.18.0002.001.01.02	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan II	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan II	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan II	Ya
5	Triwulan III	2.18.0002.001.01.03	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan III	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan III	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan III	Ya
6	Triwulan IV	2.18.0002.001.01.04	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan IV	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan IV	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan IV	Ya
7	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2.18.0002.001.02	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per triwulanan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Ya
8	Triwulan I	2.18.0002.001.02.01	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan I	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan I	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan I	Ya
9	Triwulan II	2.18.0002.001.02.02	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan II	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan II	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan II	Ya
10	Triwulan III	2.18.0002.001.02.03	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan III	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan III	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan III	Ya
11	Triwulan IV	2.18.0002.001.02.04	Jumlah tenaga kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan IV	Jumlah tenaga kerja dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan IV	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan IV	Ya
12	Jumlah investor	2.18.0002.002	Rasio daya serap investor Jumlah investor	Jumlah investor dengan jenis penanaman modal. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Jumlah investor	Ya
13	Penanaman Modal Asing (PMA)	2.18.0002.002.01	Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) per triwulanan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Penanaman Modal Asing (PMA)	Ya
14	Triwulan I	2.18.0002.002.01.01	Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan I	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan I	Ya
15	Triwulan II	2.18.0002.002.01.02	Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan II	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan II	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan II	Ya
16	Triwulan III	2.18.0002.002.01.03	Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan III	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan III	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan III	Ya
17	Triwulan IV	2.18.0002.002.01.04	Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan IV	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan IV	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan IV	Ya
18	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2.18.0002.002.02	Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per triwulanan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Diisi sistem	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Ya
19	Triwulan I	2.18.0002.002.02.01	Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan I	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan I	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan I	Ya
20	Triwulan II	2.18.0002.002.02.02	Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan II	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan II	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan II	Ya
21	Triwulan III	2.18.0002.002.02.03	Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan III	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan III	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan III	Ya
22	Triwulan IV	2.18.0002.002.02.04	Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan IV	Jumlah investor dengan jenis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan IV	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	2026	integer	-	Wajib diisi	Triwulan IV	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: