Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
2.20.0027	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata menurut perangkat daerah	Kegiatan	192,00	126,00	n/a
2.20.0027.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan	9,00	5,00	n/a
2.20.0027.002	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kegiatan	3,00	2,00	n/a
2.20.0027.003	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kegiatan	4,00	2,00	n/a
2.20.0027.004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan	8,00	2,00	n/a
2.20.0027.005	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kegiatan	8,00	2,00	n/a
2.20.0027.006	Inspektorat Daerah	Kegiatan	5,00	4,00	n/a
2.20.0027.007	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Kegiatan	3,00	2,00	n/a
2.20.0027.008	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan	6,00	3,00	n/a
2.20.0027.009	Dinas Kesehatan	Kegiatan	8,00	3,00	n/a
2.20.0027.010	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kegiatan	14,00	5,00	n/a
2.20.0027.011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan	3,00	4,00	n/a
2.20.0027.012	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan	3,00	2,00	n/a
2.20.0027.013	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kegiatan	9,00	2,00	n/a
2.20.0027.014	Dinas Sosial	Kegiatan	4,00	4,00	n/a
2.20.0027.015	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.016	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kegiatan	4,00	2,00	n/a
2.20.0027.017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kegiatan	8,00	2,00	n/a
2.20.0027.018	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan	9,00	2,00	n/a
2.20.0027.019	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan	9,00	6,00	n/a
2.20.0027.020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.021	Dinas Perhubungan	Kegiatan	8,00	3,00	n/a
2.20.0027.022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan	21,00	5,00	n/a
2.20.0027.023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kegiatan	7,00	4,00	n/a
2.20.0027.024	Dinas Pariwisata	Kegiatan	3,00	2,00	n/a
2.20.0027.025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kegiatan	5,00	2,00	n/a
2.20.0027.026	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	2,00	2,00	n/a
2.20.0027.027	Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	7,00	2,00	n/a
2.20.0027.028	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.029	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	3,00	n/a
2.20.0027.030	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.031	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.032	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.033	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.034	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kegiatan	2,00	3,00	n/a
2.20.0027.035	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.036	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	1,00	n/a
2.20.0027.037	Kapanewon Srandakan	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.038	Kapanewon Sanden	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.039	Kapanewon Kretek	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.040	Kapanewon Pundong	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.041	Kapanewon Bambanglipuro	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.042	Kapanewon Pandak	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.043	Kapanewon Bantul	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.044	Kapanewon Jetis	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.045	Kapanewon Imogiri	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.046	Kapanewon Dlingo	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.047	Kapanewon Pleret	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.048	Kapanewon Piyungan	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.049	Kapanewon Banguntapan	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.050	Kapanewon Sewon	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.051	Kapanewon Kasihan	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.052	Kapanewon Pajangan	Kegiatan	1,00	2,00	n/a
2.20.0027.053	Kapanewon Sedayu	Kegiatan	1,00	2,00	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	2.20.0027
Nama	:	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata menurut perangkat daerah
Konsep	:	Metadata
Definisi	:	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Penjumlahan seluruh kegiatan statistik sektoral perangkat daerah yang telah dilengkapi metadata
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan
Klasifikasi	:	e-Walidata SIPD RI, IKK LPPD
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Statistik
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.20.0027.001	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.20.0027.002	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ya
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.20.0027.003	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Ya
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.20.0027.004	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ya
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.20.0027.005	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya
6	Inspektorat Daerah	2.20.0027.006	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Inspektorat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Inspektorat Daerah	Ya
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	2.20.0027.007	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Ya
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.20.0027.008	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ya
9	Dinas Kesehatan	2.20.0027.009	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Kesehatan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kesehatan	Ya
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.20.0027.010	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.20.0027.011	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.20.0027.012	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.20.0027.013	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Ya
14	Dinas Sosial	2.20.0027.014	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Sosial yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Sosial	Ya
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.20.0027.015	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Ya
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.20.0027.016	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Ya
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.20.0027.017	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ya
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.20.0027.018	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ya
19	Dinas Lingkungan Hidup	2.20.0027.019	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Lingkungan Hidup	Ya
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.20.0027.020	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya
21	Dinas Perhubungan	2.20.0027.021	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Perhubungan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perhubungan	Ya
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.0027.022	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.20.0027.023	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ya
24	Dinas Pariwisata	2.20.0027.024	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pariwisata yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pariwisata	Ya
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.20.0027.025	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Ya
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.20.0027.026	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya
27	Satuan Polisi Pamong Praja	2.20.0027.027	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.20.0027.028	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ya
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	2.20.0027.029	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Ya
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2.20.0027.030	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ya
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2.20.0027.031	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ya
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	2.20.0027.032	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Ya
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.20.0027.033	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Ya
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2.20.0027.034	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Ya
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	2.20.0027.035	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Ya
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	2.20.0027.036	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Ya
37	Kapanewon Srandakan	2.20.0027.037	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Srandakan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Srandakan	Ya
38	Kapanewon Sanden	2.20.0027.038	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Sanden yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sanden	Ya
39	Kapanewon Kretek	2.20.0027.039	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Kretek yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kretek	Ya
40	Kapanewon Pundong	2.20.0027.040	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Pundong yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pundong	Ya
41	Kapanewon Bambanglipuro	2.20.0027.041	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Bambanglipuro yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bambanglipuro	Ya
42	Kapanewon Pandak	2.20.0027.042	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Pandak yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pandak	Ya
43	Kapanewon Bantul	2.20.0027.043	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Bantul yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bantul	Ya
44	Kapanewon Jetis	2.20.0027.044	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Jetis yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Jetis	Ya
45	Kapanewon Imogiri	2.20.0027.045	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Imogiri yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Imogiri	Ya
46	Kapanewon Dlingo	2.20.0027.046	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Dlingo yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Dlingo	Ya
47	Kapanewon Pleret	2.20.0027.047	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Pleret yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pleret	Ya
48	Kapanewon Piyungan	2.20.0027.048	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Piyungan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Piyungan	Ya
49	Kapanewon Banguntapan	2.20.0027.049	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Banguntapan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Banguntapan	Ya
50	Kapanewon Sewon	2.20.0027.050	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Sewon yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sewon	Ya
51	Kapanewon Kasihan	2.20.0027.051	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Kasihan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kasihan	Ya
52	Kapanewon Pajangan	2.20.0027.052	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Pajangan yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pajangan	Ya
53	Kapanewon Sedayu	2.20.0027.053	Jumlah kegiatan statistik sektoral dari Kapanewon Sedayu yang telah dilengkapi dengan metadata kegiatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sedayu	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: