Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2026
2.20.0040	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah	Kegiatan	n/a	n/a
2.20.0040	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah	Kegiatan	n/a	n/a
2.20.0040.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.002	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.002	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.003	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.003	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.005	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.005	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.006	Inspektorat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.006	Inspektorat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.007	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.007	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.008	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.008	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.009	Dinas Kesehatan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.009	Dinas Kesehatan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.010	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.010	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.012	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.012	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.013	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.013	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.014	Dinas Sosial	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.014	Dinas Sosial	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.015	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.015	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.016	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.016	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.017	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.018	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.018	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.019	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.019	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.021	Dinas Perhubungan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.021	Dinas Perhubungan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.024	Dinas Pariwisata	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.024	Dinas Pariwisata	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.026	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.026	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.027	Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.027	Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.028	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.028	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.029	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.029	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.030	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.030	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.031	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.031	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.032	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.032	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.033	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.033	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.034	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.034	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.035	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.035	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.036	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.036	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.037	Kapanewon Srandakan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.037	Kapanewon Srandakan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.038	Kapanewon Sanden	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.038	Kapanewon Sanden	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.039	Kapanewon Kretek	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.039	Kapanewon Kretek	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.040	Kapanewon Pundong	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.040	Kapanewon Pundong	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.041	Kapanewon Bambanglipuro	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.041	Kapanewon Bambanglipuro	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.042	Kapanewon Pandak	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.042	Kapanewon Pandak	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.043	Kapanewon Bantul	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.043	Kapanewon Bantul	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.044	Kapanewon Jetis	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.044	Kapanewon Jetis	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.045	Kapanewon Imogiri	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.045	Kapanewon Imogiri	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.046	Kapanewon Dlingo	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.046	Kapanewon Dlingo	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.047	Kapanewon Pleret	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.047	Kapanewon Pleret	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.048	Kapanewon Piyungan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.048	Kapanewon Piyungan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.049	Kapanewon Banguntapan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.049	Kapanewon Banguntapan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.050	Kapanewon Sewon	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.050	Kapanewon Sewon	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.051	Kapanewon Kasihan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.051	Kapanewon Kasihan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.052	Kapanewon Pajangan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.052	Kapanewon Pajangan	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.053	Kapanewon Sedayu	Kegiatan	0,00	0,00
2.20.0040.053	Kapanewon Sedayu	Kegiatan	0,00	0,00

Unduh Metadata

Kode	:	2.20.0040
Nama	:	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah
Konsep	:	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut Perangkat Daerah.
Definisi	:	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan
Klasifikasi	:
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Statistik
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah	2.20.0040	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut Perangkat Daerah.	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Diisi sistem	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI menurut perangkat daerah	Ya
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.20.0040.001	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.20.0040.001	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.20.0040.002	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ya
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.20.0040.002	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ya
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.20.0040.003	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Ya
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.20.0040.003	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Ya
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.20.0040.004	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ya
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.20.0040.004	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ya
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.20.0040.005	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.20.0040.005	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya
12	Inspektorat Daerah	2.20.0040.006	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Inspektorat Daerah	Ya
13	Inspektorat Daerah	2.20.0040.006	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Inspektorat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Inspektorat Daerah	Ya
14	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	2.20.0040.007	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Ya
15	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	2.20.0040.007	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Ya
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.20.0040.008	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ya
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.20.0040.008	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ya
18	Dinas Kesehatan	2.20.0040.009	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kesehatan	Ya
19	Dinas Kesehatan	2.20.0040.009	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kesehatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kesehatan	Ya
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.20.0040.010	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya
21	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.20.0040.010	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.20.0040.011	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.20.0040.011	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.20.0040.012	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.20.0040.012	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.20.0040.013	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Ya
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.20.0040.013	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Ya
28	Dinas Sosial	2.20.0040.014	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Sosial	Ya
29	Dinas Sosial	2.20.0040.014	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Sosial	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Sosial	Ya
30	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.20.0040.015	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Ya
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.20.0040.015	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Ya
32	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.20.0040.016	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Ya
33	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.20.0040.016	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Ya
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.20.0040.017	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ya
35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.20.0040.017	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ya
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.20.0040.018	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ya
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.20.0040.018	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ya
38	Dinas Lingkungan Hidup	2.20.0040.019	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Lingkungan Hidup	Ya
39	Dinas Lingkungan Hidup	2.20.0040.019	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Lingkungan Hidup	Ya
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.20.0040.020	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.20.0040.020	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya
42	Dinas Perhubungan	2.20.0040.021	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perhubungan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perhubungan	Ya
43	Dinas Perhubungan	2.20.0040.021	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perhubungan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perhubungan	Ya
44	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.0040.022	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Komunikasi dan Informatika	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.0040.022	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Komunikasi dan Informatika	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.20.0040.023	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ya
47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.20.0040.023	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ya
48	Dinas Pariwisata	2.20.0040.024	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pariwisata	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pariwisata	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pariwisata	Ya
49	Dinas Pariwisata	2.20.0040.024	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pariwisata	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pariwisata	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pariwisata	Ya
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.20.0040.025	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Ya
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.20.0040.025	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Ya
52	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.20.0040.026	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya
53	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.20.0040.026	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Dinas Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya
54	Satuan Polisi Pamong Praja	2.20.0040.027	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Satuan Polisi Pamong Praja	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya
55	Satuan Polisi Pamong Praja	2.20.0040.027	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Satuan Polisi Pamong Praja	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya
56	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.20.0040.028	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ya
57	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.20.0040.028	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ya
58	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	2.20.0040.029	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Ya
59	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	2.20.0040.029	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Ya
60	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2.20.0040.030	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ya
61	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2.20.0040.030	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ya
62	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2.20.0040.031	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ya
63	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2.20.0040.031	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ya
64	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	2.20.0040.032	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Ya
65	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	2.20.0040.032	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Ya
66	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.20.0040.033	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Ya
67	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.20.0040.033	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Ya
68	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2.20.0040.034	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Ya
69	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2.20.0040.034	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Ya
70	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	2.20.0040.035	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Ya
71	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	2.20.0040.035	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	Ya
72	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	2.20.0040.036	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Ya
73	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	2.20.0040.036	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Ya
74	Kapanewon Srandakan	2.20.0040.037	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Srandakan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Srandakan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Srandakan	Ya
75	Kapanewon Srandakan	2.20.0040.037	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Srandakan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Srandakan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Srandakan	Ya
76	Kapanewon Sanden	2.20.0040.038	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sanden	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sanden	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sanden	Ya
77	Kapanewon Sanden	2.20.0040.038	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sanden	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sanden	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sanden	Ya
78	Kapanewon Kretek	2.20.0040.039	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kretek	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kretek	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kretek	Ya
79	Kapanewon Kretek	2.20.0040.039	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kretek	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kretek	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kretek	Ya
80	Kapanewon Pundong	2.20.0040.040	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pundong	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pundong	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pundong	Ya
81	Kapanewon Pundong	2.20.0040.040	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pundong	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pundong	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pundong	Ya
82	Kapanewon Bambanglipuro	2.20.0040.041	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bambanglipuro	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bambanglipuro	Ya
83	Kapanewon Bambanglipuro	2.20.0040.041	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bambanglipuro	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bambanglipuro	Ya
84	Kapanewon Pandak	2.20.0040.042	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pandak	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pandak	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pandak	Ya
85	Kapanewon Pandak	2.20.0040.042	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pandak	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pandak	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pandak	Ya
86	Kapanewon Bantul	2.20.0040.043	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bantul	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bantul	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bantul	Ya
87	Kapanewon Bantul	2.20.0040.043	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bantul	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Bantul	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Bantul	Ya
88	Kapanewon Jetis	2.20.0040.044	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Jetis	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Jetis	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Jetis	Ya
89	Kapanewon Jetis	2.20.0040.044	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Jetis	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Jetis	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Jetis	Ya
90	Kapanewon Imogiri	2.20.0040.045	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Imogiri	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Imogiri	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Imogiri	Ya
91	Kapanewon Imogiri	2.20.0040.045	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Imogiri	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Imogiri	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Imogiri	Ya
92	Kapanewon Dlingo	2.20.0040.046	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Dlingo	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Dlingo	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Dlingo	Ya
93	Kapanewon Dlingo	2.20.0040.046	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Dlingo	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Dlingo	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Dlingo	Ya
94	Kapanewon Pleret	2.20.0040.047	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pleret	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pleret	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pleret	Ya
95	Kapanewon Pleret	2.20.0040.047	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pleret	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pleret	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pleret	Ya
96	Kapanewon Piyungan	2.20.0040.048	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Piyungan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Piyungan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Piyungan	Ya
97	Kapanewon Piyungan	2.20.0040.048	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Piyungan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Piyungan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Piyungan	Ya
98	Kapanewon Banguntapan	2.20.0040.049	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Banguntapan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Banguntapan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Banguntapan	Ya
99	Kapanewon Banguntapan	2.20.0040.049	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Banguntapan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Banguntapan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Banguntapan	Ya
100	Kapanewon Sewon	2.20.0040.050	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sewon	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sewon	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sewon	Ya
101	Kapanewon Sewon	2.20.0040.050	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sewon	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sewon	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sewon	Ya
102	Kapanewon Kasihan	2.20.0040.051	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kasihan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kasihan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kasihan	Ya
103	Kapanewon Kasihan	2.20.0040.051	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kasihan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Kasihan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Kasihan	Ya
104	Kapanewon Pajangan	2.20.0040.052	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pajangan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pajangan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pajangan	Ya
105	Kapanewon Pajangan	2.20.0040.052	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pajangan	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Pajangan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Pajangan	Ya
106	Kapanewon Sedayu	2.20.0040.053	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sedayu	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sedayu	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sedayu	Ya
107	Kapanewon Sedayu	2.20.0040.053	Kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sedayu	Jumlah kegiatan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan TI dari Kapanewon Sedayu	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	2026	integer	-	Wajib diisi	Kapanewon Sedayu	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: