Jumlah Anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Pendukung Pemerintahan
  • 2024 - 2026
  • Sekretariat DPRD
  • 7 jam yang lalu

Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2024 2025 2026
4.02.0014 
Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi
 Orang 45 45 n/a
4.02.0014.001 
PDI-P
 Orang 12 12 n/a
4.02.0014.001.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 3 3 n/a
4.02.0014.001.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.001.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 3 3 n/a
4.02.0014.001.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 3 3 n/a
4.02.0014.001.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.002 
Gerindra
 Orang 6 6 n/a
4.02.0014.002.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.002.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.002.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.002.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.002.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.003 
PAN
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.003.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.003.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.003.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.003.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.003.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.004 
Golkar
 Orang 6 6 n/a
4.02.0014.004.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.004.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.004.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 3 3 n/a
4.02.0014.004.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.004.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 0 0 n/a
4.02.0014.005 
PKB
 Orang 7 7 n/a
4.02.0014.005.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.005.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.005.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.005.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.005.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.006 
PKS
 Orang 6 6 n/a
4.02.0014.006.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.006.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.006.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.006.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.006.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.007 
Persatuan Demokrat
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.007.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.007.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.007.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.007.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.007.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 0 n/a n/a
4.02.0014.008 
Persatuan Ummat Nasional
 Orang 8 8 n/a
4.02.0014.008.01 
     Komisi A (Pemerintahan)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.008.02 
     Komisi B (Perekonomian)
 Orang 3 3 n/a
4.02.0014.008.03 
     Komisi C (Pembangunan)
 Orang 2 2 n/a
4.02.0014.008.04 
     Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Orang 1 1 n/a
4.02.0014.008.05 
     Pimpinan DPRD
 Orang 0 0 n/a
Unduh Metadata

Kode

 :

4.02.0014

Nama

 :

Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi

Konsep

 :

Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi

Definisi

 :

Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.

Metode/Rumus Perhitungan

:

Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi=(PDI-P)+(Gerindra)+(PAN)+(Golkar)+(PKB)+(PKS)+(FPBD)

Ukuran

 :

Jumlah

Satuan

 :

Orang

Klasifikasi

 :

DDA

Topik

 :

Pendukung Umum

Sub Topik

 :

Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

 :

-

Produsen Data

 :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang Urusan

 :

Sekretariat DPRD

Frekuensi

 :

Tahunan

Kode SDSN

 :

-

No Nama Variabel Alias Konsep Definisi Referensi Pemilihan Referensi Waktu Tipe Data Klasifikasi Aturan Validasi Kalimat Pertanyaan Dapat di Akses publik
1 PDI-P 4.02.0014.001 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi PDI-P berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem PDI-P Ya
2 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.001.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi PDI-P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
3 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.001.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi PDI-P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
4 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.001.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi PDI-P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
5 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.001.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi PDI-P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
6 Pimpinan DPRD 4.02.0014.001.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PDI-P dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi PDI-P Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
7 Gerindra 4.02.0014.002 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi Gerindra berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem Gerindra Ya
8 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.002.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi Gerindra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
9 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.002.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi Gerindra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
10 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.002.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi Gerindra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
11 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.002.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi Gerindra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
12 Pimpinan DPRD 4.02.0014.002.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Gerindra dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi Gerindra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
13 PAN 4.02.0014.003 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi PAN berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem PAN Ya
14 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.003.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi PAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
15 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.003.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi PAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
16 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.003.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi PAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
17 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.003.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi PAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
18 Pimpinan DPRD 4.02.0014.003.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PAN dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi PAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
19 Golkar 4.02.0014.004 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi Golkar berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem Golkar Ya
20 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.004.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi Golkar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
21 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.004.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi Golkar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
22 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.004.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi Golkar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
23 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.004.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi Golkar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
24 Pimpinan DPRD 4.02.0014.004.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi Golkar dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi Golkar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
25 PKB 4.02.0014.005 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi PKB berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem PKB Ya
26 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.005.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi PKB Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
27 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.005.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi PKB Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
28 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.005.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi PKB Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
29 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.005.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi PKB Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
30 Pimpinan DPRD 4.02.0014.005.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKB dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi PKB Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
31 PKS 4.02.0014.006 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi PKS berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem PKS Ya
32 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.006.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
33 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.006.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
34 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.006.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
35 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.006.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
36 Pimpinan DPRD 4.02.0014.006.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi PKS dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
37 Persatuan Demokrat 4.02.0014.007 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi Persatuan Demokrat berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem Persatuan Demokrat Ya
38 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.007.01 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi A (Pemerintahan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi FPBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
39 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.007.02 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi B (Perekonomian) Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi FPBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
40 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.007.03 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi C (Pembangunan) Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi FPBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
41 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.007.04 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi FPBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
42 Pimpinan DPRD 4.02.0014.007.05 Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi FPBD dan Komisi Pimpinan DPRD Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi FPBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya
43 Persatuan Ummat Nasional 4.02.0014.008 Jumlah anggota DPRD pada Fraksi Persatuan Ummat Nasional berdasarkan komisi Jumlah anggota DPRD pada Fraksi Persatuan Ummat Nasional berdasarkan komisi. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Diisi sistem Persatuan Ummat Nasional Ya
44 Komisi A (Pemerintahan) 4.02.0014.008.01 Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Jumlah anggota DPRD pada Komisi A (Pemerintahan) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi A (Pemerintahan) Ya
45 Komisi B (Perekonomian) 4.02.0014.008.02 Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Jumlah anggota DPRD pada Komisi B (Perekonomian) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi B (Perekonomian) Ya
46 Komisi C (Pembangunan) 4.02.0014.008.03 Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Jumlah anggota DPRD pada Komisi C (Pembangunan) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi C (Pembangunan) Ya
47 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) 4.02.0014.008.04 Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Jumlah anggota DPRD pada Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Fraksi Persatuan Ummat Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Ya
48 Pimpinan DPRD 4.02.0014.008.05 Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi Persatuan Ummat Nasional Jumlah anggota DPRD pada Pimpinan DPRD Fraksi Persatuan Ummat Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 2026 integer - Wajib diisi Pimpinan DPRD Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon:

0274367509

Faksmile:

-

Email:

diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1:

-
Eselon 2:

Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon:

0274367509
Faksmile:

-
Email:

diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

Tanggal Mulai Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan 15 December 2023 29 December 2023
2. Desain 2 January 2024 4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data 5 January 2024 16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data 16 January 2024 26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis 16 January 2024 26 December 2024
6. Diseminasi Hasil 27 January 2025 28 January 2025
7. Evaluasi 29 January 2025 31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. 2024
2 Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). 2024
3 Agama Agama Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. 2024
4 Penduduk Penduduk Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah. 2024
5 Jenis Lapangan Usaha Jenis Lapangan Usaha Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja 2024
6 Kapanewon Kapanewon Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota. 2024
7 Kalurahan Kalurahan Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. 2024
8 Jumlah peristiwa kejahatan Peristiwa kejahatan Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu 2024
9 Jumlah Tenaga Kerja Terdata Pekerja Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat 2024
10 Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah 2024
11 Realisasi Investasi PMDN Realisasi Investasi Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri 2024
12 Realisasi Investasi PMA Realisasi Investasi Realisasi Investasi Penanam Modal Asing 2024
13 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2024
14 Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah. 2024
15 Jenis Pekerjaan Pekerjaan Utama jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah. 2024
16 Sistem Data Sistem Data Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data 2024
17 Data Geospasial Data Geospasial Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi 2024
18 Kegiatan Statistik Kegiatan Statistik Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data 2024
19 Metadata Metadata Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data 2024
20 Daftar Data Daftar Data Kumpulan data yang disepakati 2024
21 Keterisian Data Keterisian Data Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100 2024
22 Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No Nama Provinsi Kabupaten/Kota
1 DI YOGYAKARTA BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

-

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

-

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

-

5.7. Unit Sampel:

-

5.8. Unit Observasi:

-

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas : 7 orang
Pengumpul data/enumerator : 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

Ya

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing) : Tidak
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Ya
Penyahihan (Validasi) : Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Kabupaten/Kota

VIII. Diseminasi Hasil

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Tercetak (Hardcopy) : Tidak
Digital (Softcopy) : Ya
Data Mikro : Tidak

8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy) -
Digital (Softcopy) 27 January 2025
Data Mikro -

Masukan Pengguna

Pekerjaan*

Tujuan Penggunaan*

Captcha wajib di isi

Visualisasi