Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
5.02.0001	Pagu pendapatan daerah dalam APBD	Rupiah	2.572.162.006.893,00	2.485.594.240.506,96	n/a
5.02.0001.001	Pagu pendapatan asli daerah	Rupiah	618.610.087.119,00	773.220.778.377,96	n/a
5.02.0001.001.01	Pagu pajak daerah	Rupiah	267.000.000.000,00	409.430.783.300,00	n/a
5.02.0001.001.02	Pagu retribusi daerah	Rupiah	323.698.865.552,00	330.331.530.552,00	n/a
5.02.0001.001.03	Pagu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rupiah	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00	n/a
5.02.0001.001.04	Pagu lain-lain PAD yang sah	Rupiah	7.711.526.699,00	13.258.769.657,96	n/a
5.02.0001.002	Pagu pendapatan transfer	Rupiah	1.947.551.919.774,00	1.712.373.462.129,00	n/a
5.02.0001.002.01	Pagu pendapatan transfer pemerintah pusat	Rupiah	1.658.829.614.302,00	1.566.987.139.668,00	n/a
5.02.0001.002.01.01	Pagu dana perimbangan	Rupiah	1.480.202.221.302,00	1.422.797.819.668,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.01	Pagu Dana Bagi Hasil (DBH)	Rupiah	27.231.541.000,00	34.222.128.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.01.01	Pagu DBH Pajak	Rupiah	25.251.598.000,00	33.329.965.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.01.02	Pagu DBH Sumber Daya Alam	Rupiah	1.979.943.000,00	892.163.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.02	Pagu Dana Alokasi Umum (DAU)	Rupiah	1.000.093.363.000,00	1.010.796.058.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.03	Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rupiah	452.877.317.302,00	377.779.633.668,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.03.01	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rupiah	125.075.667.000,00	27.386.403.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.01.03.02	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rupiah	327.801.650.302,00	350.393.230.668,00	n/a
5.02.0001.002.01.02	Pagu Insentif Fiskal	Rupiah	51.233.491.000,00	22.624.496.000,00	n/a
5.02.0001.002.01.03	Pagu Dana Desa (DD)	Rupiah	127.393.902.000,00	121.564.824.000,00	n/a
5.02.0001.002.02	Pagu Pendapatan transfer antar daerah	Rupiah	288.722.305.472,00	145.386.322.461,00	n/a
5.02.0001.002.02.01	Pagu Pendapatan bagi hasil	Rupiah	197.877.204.575,00	111.762.925.617,00	n/a
5.02.0001.002.02.02	Pagu Bantuan keuangan	Rupiah	90.845.100.897,00	33.623.396.844,00	n/a
5.02.0001.003	Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rupiah	6.000.000.000,00	n/a	n/a
5.02.0001.003.01	Pagu Pendapatan hibah	Rupiah	6.000.000.000,00	n/a	n/a
5.02.0001.003.03	Pagu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rupiah	n/a	n/a	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	5.02.0001
Nama	:	Pagu pendapatan daerah dalam APBD
Konsep	:	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD
Definisi	:	Jumlah pagu pendapatan daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD=(Pendapatan asli daerah)+(Pendapatan tranfer)
Ukuran	:	Nominal
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi	:	DATAKU DIY
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Keuangan
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bidang Urusan	:	Keuangan
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Pagu pendapatan asli daerah	5.02.0001.001	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan asli daerah	Jumlah pagu pendapatan asli daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu pendapatan asli daerah	Ya
2	Pagu pajak daerah	5.02.0001.001.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan asli daerah pajak daerah	Jumlah Pajak daerah dalam Pagu pendapatan asli daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu pajak daerah	Ya
3	Pagu retribusi daerah	5.02.0001.001.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan asli daerah retribusi daerah	Jumlah Retribusi daerah dalam Pagu pendapatan asli daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu retribusi daerah	Ya
4	Pagu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.02.0001.001.03	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan asli daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pagu pendapatan asli daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Ya
5	Pagu lain-lain PAD yang sah	5.02.0001.001.04	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan asli daerah lain-lain PAD yang sah	Jumlah Lain-lain PAD yang sah dalam Pagu pendapatan asli daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu lain-lain PAD yang sah	Ya
6	Pagu pendapatan transfer	5.02.0001.002	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan transfer	Jumlah pagu pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu pendapatan transfer	Ya
7	Pagu pendapatan transfer pemerintah pusat	5.02.0001.002.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan transfer pemerintah pusat	Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu pendapatan transfer pemerintah pusat	Ya
8	Pagu dana perimbangan	5.02.0001.002.01.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana perimbangan	Jumlah Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu dana perimbangan	Ya
9	Pagu Dana Bagi Hasil (DBH)	5.02.0001.002.01.01.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Dana Bagi Hasil (DBH)	Ya
10	Pagu DBH Pajak	5.02.0001.002.01.01.01.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD DBH Pajak	Jumlah DBH Pajak pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu DBH Pajak	Ya
11	Pagu DBH Sumber Daya Alam	5.02.0001.002.01.01.01.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD DBH Sumber Daya Alam	Jumlah DBH Sumber Daya Alam pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu DBH Sumber Daya Alam	Ya
12	Pagu Dana Alokasi Umum (DAU)	5.02.0001.002.01.01.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Dana Alokasi Umum (DAU)	Ya
13	Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.02.0001.002.01.01.03	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Ya
14	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.02.0001.002.01.01.03.01		Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Ya
15	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.02.0001.002.01.01.03.02		Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Dana perimbangan dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Ya
16	Pagu Insentif Fiskal	5.02.0001.002.01.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana Insentif Daerah (DID)	Jumlah Dana Insentif Fiskal dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Insentif Fiskal	Ya
17	Pagu Dana Desa (DD)	5.02.0001.002.01.03	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD dana Desa (DD)	Jumlah Dana Desa (DD) dalam Pendapatan transfer pemerintah pusat	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Dana Desa (DD)	Ya
18	Pagu Pendapatan transfer antar daerah	5.02.0001.002.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan transfer antar daerah	Jumlah Pendapatan transfer antar daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu Pendapatan transfer antar daerah	Ya
19	Pagu Pendapatan bagi hasil	5.02.0001.002.02.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan transfer antar daerah Pendapatan bagi hasil	Jumlah Pendapatan bagi hasil dalam Pendapatan transfer antar daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Pendapatan bagi hasil	Ya
20	Pagu Bantuan keuangan	5.02.0001.002.02.02	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD pendapatan transfer antar daerah Bantuan keuangan	Jumlah Bantuan keuangan dalam Pendapatan transfer antar daerah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Bantuan keuangan	Ya
21	Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.02.0001.003	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD lain-lain pendapatan daerah yang sah	Jumlah pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah	Ya
22	Pagu Pendapatan hibah	5.02.0001.003.01	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan hibah	Jumlah Pendapatan hibah dalam Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Pendapatan hibah	Ya
23	Pagu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.02.0001.003.03	Jumlah pendapatan daerah dalam APBD lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: