Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
5.02.0002	Pagu belanja daerah dalam APBD	Rupiah	2.747.682.556.153,00	2.636.904.600.204,44	n/a
5.02.0002.001	Pagu belanja operasi	Rupiah	2.050.130.609.141,00	2.054.869.567.977,41	n/a
5.02.0002.001.01	Pagu belanja pegawai	Rupiah	988.565.627.277,00	1.056.701.685.446,50	n/a
5.02.0002.001.02	Pagu belanja barang dan jasa	Rupiah	925.676.781.292,00	900.300.140.867,91	n/a
5.02.0002.001.03	Pagu belanja hibah	Rupiah	130.343.600.572,00	91.882.816.349,00	n/a
5.02.0002.001.04	Pagu belanja bantuan sosial	Rupiah	5.544.600.000,00	5.984.925.314,00	n/a
5.02.0002.001.05	Pagu belanja bunga	Rupiah	n/a	n/a	n/a
5.02.0002.001.06	Pagu belanja subsidi	Rupiah	n/a	n/a	n/a
5.02.0002.002	Pagu belanja modal	Rupiah	310.690.754.297,00	209.530.341.302,52	n/a
5.02.0002.002.01	Pagu belanja modal tanah	Rupiah	n/a	n/a	n/a
5.02.0002.002.02	Pagu belanja modal peralatan dan mesin	Rupiah	85.777.912.975,00	63.617.407.546,52	n/a
5.02.0002.002.03	Pagu belanja modal gedung dan bangunan	Rupiah	64.999.542.886,00	14.825.933.733,00	n/a
5.02.0002.002.04	Pagu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rupiah	151.730.159.490,00	121.073.263.503,00	n/a
5.02.0002.002.05	Pagu belanja modal aset tetap lainnya	Rupiah	8.083.138.946,00	9.449.736.520,00	n/a
5.02.0002.002.06	Pagu belanja modal aset lainnya	Rupiah	100.000.000,00	564.000.000,00	n/a
5.02.0002.003	Pagu Belanja tidak terduga	Rupiah	30.083.577.116,00	11.360.421.425,51	n/a
5.02.0002.004	Pagu Belanja transfer	Rupiah	356.777.615.599,00	361.144.269.499,00	n/a
5.02.0002.004.01	Pagu belanja bagi hasil	Rupiah	35.625.921.569,00	40.548.857.469,00	n/a
5.02.0002.004.01.01	Pagu belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	Rupiah	30.456.991.909,00	32.706.991.909,00	n/a
5.02.0002.004.01.02	Pagu belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	Rupiah	5.168.929.660,00	7.841.865.560,00	n/a
5.02.0002.004.02	Pagu belanja bantuan keuangan	Rupiah	321.151.694.030,00	320.595.412.030,00	n/a
5.02.0002.004.02.01	Pagu belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Rupiah	120.347.030,00	143.947.030,00	n/a
5.02.0002.004.02.02	Pagu belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	Rupiah	321.031.347.000,00	320.451.465.000,00	n/a
5.02.0002.004.02.03	Pagu belanja bantuan Keuangan Lainnya	Rupiah	n/a	n/a	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	5.02.0002
Nama	:	Pagu belanja daerah dalam APBD
Konsep	:	Jumlah belanja daerah dalam APBD
Definisi	:	Jumlah pagu belanja daerah dalam APBD menurut jenis belanja. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah belanja daerah dalam APBD=(Belanja oprasi)+(Belanja modal)+(Belanja tidak terduga)+(Belanja tranfer)
Ukuran	:	Nominal
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi	:	DATAKU DIY
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Keuangan
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bidang Urusan	:	Keuangan
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Pagu belanja operasi	5.02.0002.001	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD	Jumlah Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu belanja operasi	Ya
2	Pagu belanja pegawai	5.02.0002.001.01	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja pegawai	Jumlah Belanja pegawai pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja pegawai	Ya
3	Pagu belanja barang dan jasa	5.02.0002.001.02	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja barang dan jasa	Jumlah Belanja barang dan jasa pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja barang dan jasa	Ya
4	Pagu belanja hibah	5.02.0002.001.03	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja hibah	Jumlah Belanja hibah pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja hibah	Ya
5	Pagu belanja bantuan sosial	5.02.0002.001.04	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja bantuan sosial	Jumlah Belanja bantuan sosial pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja bantuan sosial	Ya
6	Pagu belanja bunga	5.02.0002.001.05	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja bunga	Jumlah Belanja bunga pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja bunga	Ya
7	Pagu belanja subsidi	5.02.0002.001.06	Jumlah belanja operasi daerah dalam APBD Belanja subsidi	Jumlah Belanja subsidi pada Pagu belanja operasi dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja subsidi	Ya
8	Pagu belanja modal	5.02.0002.002	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD	Jumlah Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu belanja modal	Ya
9	Pagu belanja modal tanah	5.02.0002.002.01	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal tanah	Jumlah Belanja modal tanah pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal tanah	Ya
10	Pagu belanja modal peralatan dan mesin	5.02.0002.002.02	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal peralatan dan mesin	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal peralatan dan mesin	Ya
11	Pagu belanja modal gedung dan bangunan	5.02.0002.002.03	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal gedung dan bangunan	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal gedung dan bangunan	Ya
12	Pagu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	5.02.0002.002.04	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Jumlah Belanja modal jalan jaringan dan irigasi pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Ya
13	Pagu belanja modal aset tetap lainnya	5.02.0002.002.05	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal aset tetap lainnya	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal aset tetap lainnya	Ya
14	Pagu belanja modal aset lainnya	5.02.0002.002.06	Jumlah belanja modal daerah dalam APBD Belanja modal aset lainnya	Jumlah Belanja modal aset lainnya pada Pagu belanja modal dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja modal aset lainnya	Ya
15	Pagu Belanja tidak terduga	5.02.0002.003	Jumlah belanja tidak teerduga daerah dalam APBD	Jumlah Pagu Belanja tidak terduga dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu Belanja tidak terduga	Ya
16	Pagu Belanja transfer	5.02.0002.004	Jumlah belanja transfer daerah dalam APBD	Jumlah Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu Belanja transfer	Ya
17	Pagu belanja bagi hasil	5.02.0002.004.01	Jumlah belanja transfer daerah dalam APBD Belanja bagi hasil	Jumlah Belanja bagi hasil pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu belanja bagi hasil	Ya
18	Pagu belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.02.0002.004.01.01		Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	Ya
19	Pagu belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.02.0002.004.01.02		Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	Ya
20	Pagu belanja bantuan keuangan	5.02.0002.004.02	Jumlah belanja transfer daerah dalam APBD Belanja bantuan keuangan	Jumlah Belanja bantuan keuangan pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pagu belanja bantuan keuangan	Ya
21	Pagu belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.02.0002.004.02.01		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Ya
22	Pagu belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	5.02.0002.004.02.02		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	Ya
23	Pagu belanja bantuan Keuangan Lainnya	5.02.0002.004.02.03		Jumlah Belanja bantuan Keuangan Lainnya pada Pagu Belanja transfer dalam Pagu belanja daerah dalam APBD	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Wajib diisi	Pagu belanja bantuan Keuangan Lainnya	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: