Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
5.02.0089	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah)	Juta rupiah	175.520,55	147.220,25	n/a
5.02.0089.001	Penerimaaan pembiayaan	Juta rupiah	198.220,55	173.920,25	n/a
5.02.0089.001.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	Juta rupiah	196.239,21	173.920,25	n/a
5.02.0089.001.01.01	Pelampauan penerimaan PAD	Juta rupiah	196.239,21	173.920,25	n/a
5.02.0089.001.01.02	Penghematan belanja	Juta rupiah	n/a	n/a	n/a
5.02.0089.001.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Juta rupiah	981,34	n/a	n/a
5.02.0089.001.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Juta rupiah	1.000,00	n/a	n/a
5.02.0089.001.06	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Juta rupiah	n/a	n/a	n/a
5.02.0089.002	Pengeluaran pembiayaan	Juta rupiah	22.700,00	26.700,00	n/a
5.02.0089.002.02	Penyertaan Modal Daerah	Juta rupiah	21.700,00	26.700,00	n/a
5.02.0089.002.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Juta rupiah	1.000,00	n/a	n/a
5.02.0089.002.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Juta rupiah	n/a	n/a	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	5.02.0089
Nama	:	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah)
Konsep	:	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah)
Definisi	:	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah)=(Penerimaan pembiayaan)+(Pengeluaran pembiayaan)
Ukuran	:	Nominal
Satuan	:	Juta rupiah
Klasifikasi	:	DATAKU DIY
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Keuangan
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bidang Urusan	:	Keuangan
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Penerimaaan pembiayaan	5.02.0089.001	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan	Jumlah Penerimaaan pembiayaan dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Penerimaaan pembiayaan	Ya
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	5.02.0089.001.01	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	Ya
3	Pelampauan penerimaan PAD	5.02.0089.001.01.01	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Pelampauan penerimaan PAD	Jumlah Pelampauan penerimaan PAD dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pelampauan penerimaan PAD	Ya
4	Penghematan belanja	5.02.0089.001.01.02	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Penghematan belanja	Jumlah Penghematan belanja dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Penghematan belanja	Ya
5	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.02.0089.001.03	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Ya
6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	5.02.0089.001.05	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Ya
7	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.02.0089.001.06	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Penerimaaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya
8	Pengeluaran pembiayaan	5.02.0089.002	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Pengeluaran pembiayaan	Jumlah Pengeluaran pembiayaan dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pengeluaran pembiayaan	Ya
9	Penyertaan Modal Daerah	5.02.0089.002.02	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Penyertaan Modal Daerah	Ya
10	Pemberian Pinjaman Daerah	5.02.0089.002.04	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Pengeluaran pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pemberian Pinjaman Daerah	Ya
11	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.02.0089.002.05	Jumlah pembiayaan daerah (pembiayaan netto) dalam APBD (juta rupiah) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam juta rupiah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2026	float	-	Diisi sistem	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: