Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
9.09.0008	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun	Orang	63	54	n/a
9.09.0008.001	Politik	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.002	Terhadap kepala negara	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.003	Terhadap ketertiban umum	Orang	2	0	n/a
9.09.0008.004	Pembakaran	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.005	Penyuapan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.006	Mata uang	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.007	Memalsukan materai	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.008	Kesusilaan	Orang	1	1	n/a
9.09.0008.009	Perjudian	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.010	Penculikan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.011	Pembunuhan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.012	Penganiayaan	Orang	3	4	n/a
9.09.0008.013	Pencurian	Orang	12	13	n/a
9.09.0008.014	Perampokan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.015	Memeras	Orang	1	1	n/a
9.09.0008.016	Penggelapan	Orang	8	4	n/a
9.09.0008.017	Penipuan	Orang	8	11	n/a
9.09.0008.018	Merusak barang	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.019	Dalam jabatan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.020	Penadahan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.021	Ekonomi	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.022	Subversi	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.023	Narkotika	Orang	4	3	n/a
9.09.0008.024	Narkoba	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.025	Psikotropika	Orang	5	0	n/a
9.09.0008.026	Korupsi	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.027	Penyelundupan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.028	Pelanggaran	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.029	Kenakalan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.030	Kelalaian	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.031	Pemilu	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.032	Sajam	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.033	Perlindungan anak	Orang	0	2	n/a
9.09.0008.034	Perdagangan anak	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.035	Perlindungan konsumen	Orang	2	0	n/a
9.09.0008.036	Pelacuran	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.037	Kekerasan dalam rumah tangga	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.038	Miras	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.039	Lakalantas	Orang	1	0	n/a
9.09.0008.040	Kesehatan	Orang	14	12	n/a
9.09.0008.041	Migas	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.042	Ketertiban	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.043	Pemalsuan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.044	UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.045	Pencemaran nama baik	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.046	Perlindungan TKI	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.047	Kehutanan	Orang	0	0	n/a
9.09.0008.048	UU ITE	Orang	2	3	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	9.09.0008
Nama	:	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun
Konsep	:	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun
Definisi	:	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun menurut jenis kejahatan/pelanggaran. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri lebih dari 5 tahun=(Politik)+(Terhadap kepala negara)+(Terhadap ketertiban umum)+(Pembakaran)+(Penyuapan)+(Mata uang)+(Memalsukan materai)+(Kesusilaan)+(Perjudian)+(Penculikan)+(Pembunuhan)+(Penganiayaan)+(Pencurian)+(Perampokan)+(Memeras)+(Penggelapan)+(Penipuan)+(Merusak barang)+(Dalam jabatan)+(Penadahan)+(Ekonomi)+(Subversi)+(Narkotika)+(Narkoba)+(Psikotropika)+(Korupsi)+(Penyelundupan)+(Pelanggaran)+(Kenakalan)+(Kelalaian)+(Pemilu)+(Sajam)+(Perlindungan anak)+(Perdagangan anak)+(Perlindungan konsumen)+(Pelacur)+(Kekerasan dalam rumah tangga)+(Miras)+(Lakalantas)+(Kesehatan)+(Migas)+(Ketertiban)+(pemalsuan)+(UU Dar. No 12 th 1951)+(Pencemaran nama baik)+(Perlindungan TKI)+(Kehutanan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi	:	DDA
Topik	:	Ketertiban Umum dan Keselamatan
Sub Topik	:	Hukum
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul
Bidang Urusan	:	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Politik	9.09.0008.001	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Politik	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran politik	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Politik	Ya
2	Terhadap kepala negara	9.09.0008.002	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Terhadap kepala negara	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran terhadap kepala negara	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Terhadap kepala negara	Ya
3	Terhadap ketertiban umum	9.09.0008.003	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Terhadap ketertiban umum	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran terhadap ketertiban umum	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Terhadap ketertiban umum	Ya
4	Pembakaran	9.09.0008.004	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pembakaran	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pembakaran	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pembakaran	Ya
5	Penyuapan	9.09.0008.005	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penyuapan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penyuapan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penyuapan	Ya
6	Mata uang	9.09.0008.006	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Mata uang	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran mata uang	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Mata uang	Ya
7	Memalsukan materai	9.09.0008.007	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Memalsukan materai	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran memalsukan materai	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Memalsukan materai	Ya
8	Kesusilaan	9.09.0008.008	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kesusilaan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kesusilaan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kesusilaan	Ya
9	Perjudian	9.09.0008.009	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perjudian	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perjudian	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perjudian	Ya
10	Penculikan	9.09.0008.010	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penculikan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penculikan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penculikan	Ya
11	Pembunuhan	9.09.0008.011	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pembunuhan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pembunuhan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pembunuhan	Ya
12	Penganiayaan	9.09.0008.012	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penganiayaan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penganiayaan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penganiayaan	Ya
13	Pencurian	9.09.0008.013	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pencurian	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pencurian	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pencurian	Ya
14	Perampokan	9.09.0008.014	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perampokan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perampokan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perampokan	Ya
15	Memeras	9.09.0008.015	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Memeras	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran memeras	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Memeras	Ya
16	Penggelapan	9.09.0008.016	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penggelapan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penggelapan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penggelapan	Ya
17	Penipuan	9.09.0008.017	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penipuan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penipuan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penipuan	Ya
18	Merusak barang	9.09.0008.018	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Merusak barang	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran merusak barang	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Merusak barang	Ya
19	Dalam jabatan	9.09.0008.019	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Dalam jabatan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran dalam jabatan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Dalam jabatan	Ya
20	Penadahan	9.09.0008.020	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penadahan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penadahan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penadahan	Ya
21	Ekonomi	9.09.0008.021	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Ekonomi	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran ekonomi	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ekonomi	Ya
22	Subversi	9.09.0008.022	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Subversi	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran subversi	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Subversi	Ya
23	Narkotika	9.09.0008.023	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Narkotika	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran narkotika	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Narkotika	Ya
24	Narkoba	9.09.0008.024	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Narkoba	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran narkoba	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Narkoba	Ya
25	Psikotropika	9.09.0008.025	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Psikotropika	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran psikotropika	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Psikotropika	Ya
26	Korupsi	9.09.0008.026	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Korupsi	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran korupsi	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Korupsi	Ya
27	Penyelundupan	9.09.0008.027	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Penyelundupan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran penyelundupan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Penyelundupan	Ya
28	Pelanggaran	9.09.0008.028	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pelanggaran	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pelanggaran	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pelanggaran	Ya
29	Kenakalan	9.09.0008.029	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kenakalan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kenakalan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kenakalan	Ya
30	Kelalaian	9.09.0008.030	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kelalaian	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kelalaian	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kelalaian	Ya
31	Pemilu	9.09.0008.031	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pemilu	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pemilu	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pemilu	Ya
32	Sajam	9.09.0008.032	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Sajam	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran sajam	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Sajam	Ya
33	Perlindungan anak	9.09.0008.033	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perlindungan anak	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perlindungan anak	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perlindungan anak	Ya
34	Perdagangan anak	9.09.0008.034	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perdagangan anak	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perdagangan anak	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perdagangan anak	Ya
35	Perlindungan konsumen	9.09.0008.035	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perlindungan konsumen	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perlindungan konsumen	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perlindungan konsumen	Ya
36	Pelacuran	9.09.0008.036	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pelacuran	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pelacuran	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pelacuran	Ya
37	Kekerasan dalam rumah tangga	9.09.0008.037	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kekerasan dalam rumah tangga	Ya
38	Miras	9.09.0008.038	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Miras	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran miras	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Miras	Ya
39	Lakalantas	9.09.0008.039	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Lakalantas	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran lakalantas	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Lakalantas	Ya
40	Kesehatan	9.09.0008.040	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kesehatan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kesehatan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kesehatan	Ya
41	Migas	9.09.0008.041	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Migas	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran migas	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Migas	Ya
42	Ketertiban	9.09.0008.042	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Ketertiban	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran ketertiban	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Ketertiban	Ya
43	Pemalsuan	9.09.0008.043	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pemalsuan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pemalsuan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pemalsuan	Ya
44	UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951	9.09.0008.044	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun UU Dar. No. 12 th 1951	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran UU Dar. No. 12 th 1951	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951	Ya
45	Pencemaran nama baik	9.09.0008.045	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Pencemaran nama baik	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran pencemaran nama baik	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Pencemaran nama baik	Ya
46	Perlindungan TKI	9.09.0008.046	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Perlindungan TKI	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran perlindungan tki	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Perlindungan TKI	Ya
47	Kehutanan	9.09.0008.047	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1 - 5 tahun Kehutanan	Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran kehutanan	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kehutanan	Ya
48	UU ITE	9.09.0008.048		Jumlah tambahan narapidana dewasa dengan putusan Pengadilan Negeri 1-5 tahun pada jenis kejahatan/pelanggaran UU ITE	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	2026	integer	-	Wajib diisi	UU ITE	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: