Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
9.14.0003	Jumlah Bank umum konvensional	Unit	27	122	n/a
9.14.0003.001	Bank Devisa	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.001.01	Bank Pemerintah	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.001.01.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.001.01.02	Kantor cabang	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.001.02	Bank Pemerintah Daerah	Unit	0	n/a	n/a
9.14.0003.001.02.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.001.02.02	Kantor cabang	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.001.03	Bank Swasta Nasional	Unit	0	n/a	n/a
9.14.0003.001.03.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.001.03.02	Kantor cabang	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.001.04	Bank Asing dan Campuran	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002	Bank Non Devisa	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.002.01	Bank Pemerintah	Unit	0	n/a	n/a
9.14.0003.002.01.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002.01.02	Kantor cabang	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002.02	Bank Pemerintah Daerah	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.002.02.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002.02.02	Kantor cabang	Unit	1	1	n/a
9.14.0003.002.03	Bank Swasta Nasional	Unit	0	n/a	n/a
9.14.0003.002.03.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002.03.02	Kantor cabang	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.002.04	Bank Asing dan Campuran	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.003	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	Unit	18	97	n/a
9.14.0003.003.01	Kantor pusat	Unit	11	45	n/a
9.14.0003.003.02	Kantor cabang	Unit	7	52	n/a
9.14.0003.004	Bank Syariah	Unit	7	23	n/a
9.14.0003.004.01	Bank Umum Syariah	Unit	2	2	n/a
9.14.0003.004.01.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.004.01.02	Kantor cabang	Unit	2	2	n/a
9.14.0003.004.02	Unit Usaha Syariah	Unit	0	n/a	n/a
9.14.0003.004.02.01	Kantor pusat	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.004.02.02	Kantor cabang	Unit	0	0	n/a
9.14.0003.004.03	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Unit	5	21	n/a
9.14.0003.004.03.01	Kantor pusat	Unit	3	13	n/a
9.14.0003.004.03.02	Kantor cabang	Unit	2	8	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	9.14.0003
Nama	:	Jumlah Bank umum konvensional
Konsep	:	Jumlah Bank umum konvensional
Definisi	:	Jumlah bank umum konvensional di Kabupaten Bantul. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Bank umum konvensional=(Bank devisa)+(Bank non devisa)+(Bank perkreditan rakyat (BPR)+(Bank Syariah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi	:	DDA
Topik	:	Pemerintahan Umum
Sub Topik	:	Keuangan
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan DIY
Bidang Urusan	:	Otoritas Jasa Keuangan DIY
Frekuensi	:	Tahunan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Bank Devisa	9.14.0003.001	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Devisa. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Devisa	Ya
2	Bank Pemerintah	9.14.0003.001.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Devisa milik Pemerintah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Pemerintah	Ya
3	Kantor pusat	9.14.0003.001.01.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Devisa milik Pemerintah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
4	Kantor cabang	9.14.0003.001.01.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Devisa milik Pemerintah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
5	Bank Pemerintah Daerah	9.14.0003.001.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah daerah	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Devisa milik Pemerintah Daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Pemerintah Daerah	Ya
6	Kantor pusat	9.14.0003.001.02.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah daerah kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Devisa milik Pemerintah Daerah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
7	Kantor cabang	9.14.0003.001.02.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa pemerintah daerah kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Devisa milik Pemerintah Daerah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
8	Bank Swasta Nasional	9.14.0003.001.03	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa swasta nasional	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Devisa milik Swasta Nasional. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Swasta Nasional	Ya
9	Kantor pusat	9.14.0003.001.03.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa swasta nasional kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Devisa milik Swasta Nasional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
10	Kantor cabang	9.14.0003.001.03.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa swasta nasional kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Devisa milik Swasta Nasional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
11	Bank Asing dan Campuran	9.14.0003.001.04	Jumlah Bank umum konvensional bank Devisa asing dan campuran	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Devisa milik Asing dan Campuran	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Bank Asing dan Campuran	Ya
12	Bank Non Devisa	9.14.0003.002	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Non Devisa. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Non Devisa	Ya
13	Bank Pemerintah	9.14.0003.002.01	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Non Devisa milik Pemerintah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Pemerintah	Ya
14	Kantor pusat	9.14.0003.002.01.01	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Non Devisa milik Pemerintah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
15	Kantor cabang	9.14.0003.002.01.02	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Non Devisa milik Pemerintah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
16	Bank Pemerintah Daerah	9.14.0003.002.02	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah daerah	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Non Devisa milik Pemerintah Daerah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Pemerintah Daerah	Ya
17	Kantor pusat	9.14.0003.002.02.01	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah daerah kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Non Devisa milik Pemerintah Daerah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
18	Kantor cabang	9.14.0003.002.02.02	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa pemerintah daerah kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Non Devisa milik Pemerintah Daerah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
19	Bank Swasta Nasional	9.14.0003.002.03	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa swasta nasional	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Non Devisa milik Swasta Nasional. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Swasta Nasional	Ya
20	Kantor pusat	9.14.0003.002.03.01	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa swasta nasional kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Non Devisa milik Swasta Nasional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
21	Kantor cabang	9.14.0003.002.03.02	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa swasta nasional kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Non Devisa milik Swasta Nasional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
22	Bank Asing dan Campuran	9.14.0003.002.04	Jumlah Bank umum konvensional bank non Devisa asing dan campuran	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Non Devisa milik Asing dan Campuran	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Bank Asing dan Campuran	Ya
23	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	9.14.0003.003	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Jumlah Bank umum konvensional berupa Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	Ya
24	Kantor pusat	9.14.0003.003.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat (BPR) kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) konvensional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
25	Kantor cabang	9.14.0003.003.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat (BPR) kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) konvensional	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
26	Bank Syariah	9.14.0003.004	Jumlah Bank umum konvensional bank Syariah	Jumlah bank umum berupa Bank Syariah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Syariah	Ya
27	Bank Umum Syariah	9.14.0003.004.01	Jumlah Bank umum konvensional bank umum Syariah	Jumlah bank umum berupa Bank Umum Syariah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Umum Syariah	Ya
28	Kantor pusat	9.14.0003.004.01.01	Jumlah Bank umum konvensional bank umum Syariah	Jumlah kantor pusat Bank Umum Syariah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
29	Kantor cabang	9.14.0003.004.01.02	Jumlah Bank umum konvensional bank umum Syariah	Jumlah kantor cabang Bank Umum Syariah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
30	Unit Usaha Syariah	9.14.0003.004.02	Jumlah Bank umum konvensional bank unit usaha Syariah	Jumlah bank umum berupa Unit Usaha Syariah. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Unit Usaha Syariah	Ya
31	Kantor pusat	9.14.0003.004.02.01	Jumlah Bank umum konvensional bank umum Syariah	Jumlah kantor pusat Unit Usaha Syariah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
32	Kantor cabang	9.14.0003.004.02.02	Jumlah Bank umum konvensional bank umum Syariah	Jumlah kantor cabang Unit Usaha Syariah	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya
33	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9.14.0003.004.03	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	Jumlah bank umum berupa Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BRPS). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Diisi sistem	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Ya
34	Kantor pusat	9.14.0003.004.03.01	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kantor pusat	Jumlah kantor pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor pusat	Ya
35	Kantor cabang	9.14.0003.004.03.02	Jumlah Bank umum konvensional bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kantor cabang	Jumlah kantor cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2026	integer	-	Wajib diisi	Kantor cabang	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: