Tahun

EXCEL GRAFIK

Kode	Nama Data	Satuan	2024	2025	2026
9.22.0021	Jumlah sisa perkara menurut jenis perkara pada bulan Maret	Perkara	186,00	169,00	n/a
9.22.0021.001	Izin Poligami	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.002	Pencegahan perkawinan	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.003	Penolakan perkawinan	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.004	Pembatalan perkawinan	Perkara	1,00	0,00	n/a
9.22.0021.005	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.006	Cerai talak	Perkara	37,00	44,00	n/a
9.22.0021.007	Cerai gugat	Perkara	120,00	95,00	n/a
9.22.0021.008	Harta bersama	Perkara	1,00	2,00	n/a
9.22.0021.009	Penguasaan anak	Perkara	3,00	0,00	n/a
9.22.0021.010	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.011	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.012	Pengesahan anak	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.013	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.014	Perwalian	Perkara	7,00	7,00	n/a
9.22.0021.015	Pencabutan kekuasaan wali	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.016	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.017	Ganti rugi terhadap wali	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.018	Asal usul anak	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.019	Perkawinan Campuran	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.020	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	Perkara	0,00	4,00	n/a
9.22.0021.021	Izin Kawin	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.022	Dispensasi Kawin	Perkara	2,00	3,00	n/a
9.22.0021.023	Wali Adhol	Perkara	0,00	1,00	n/a
9.22.0021.024	Kewarisan	Perkara	3,00	3,00	n/a
9.22.0021.025	Wasiat	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.026	Hibah	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.027	Wakaf	Perkara	0,00	0,00	n/a
9.22.0021.028	Lain-lain	Perkara	5,00	6,00	n/a
9.22.0021.029	Ekonomi Syariah	Perkara	5,00	3,00	n/a
9.22.0021.030	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Perkara	2,00	1,00	n/a

Unduh Metadata

Kode	:	9.22.0021
Nama	:	Jumlah sisa perkara menurut jenis perkara pada bulan Maret
Konsep	:	Sisa perkara menurut jenis perkara pada bulan Maret.
Definisi	:	Jumlah sisa perkara menurut jenis perkara pada bulan Maret. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Metode/Rumus Perhitungan	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Perkara
Klasifikasi	:
Topik	:	Budaya dan Agama
Sub Topik	:	Agama
Interpretasi	:	-
Produsen Data	:	Pengadilan Agama Bantul
Bidang Urusan	:	Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
Frekuensi	:	Bulanan
Kode SDSN	:	-

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Dapat di Akses publik
1	Izin Poligami	9.22.0021.001	Sisa perkara izin poligami pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara izin poligami pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Izin Poligami	Ya
2	Pencegahan perkawinan	9.22.0021.002	Sisa perkara pencegahan perkawinan pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pencegahan perkawinan pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pencegahan perkawinan	Ya
3	Penolakan perkawinan	9.22.0021.003	Sisa perkara penolakan perkawinan pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara penolakan perkawinan pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Penolakan perkawinan	Ya
4	Pembatalan perkawinan	9.22.0021.004	Sisa perkara pembatalan perkawinan pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pembatalan perkawinan pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pembatalan perkawinan	Ya
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	9.22.0021.005	Sisa perkara kelalaian atas kewajiban suami / istri pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara kelalaian atas kewajiban suami / istri pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	Ya
6	Cerai talak	9.22.0021.006	Sisa perkara cerai talak pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara cerai talak pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Cerai talak	Ya
7	Cerai gugat	9.22.0021.007	Sisa perkara cerai gugat pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara cerai gugat pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Cerai gugat	Ya
8	Harta bersama	9.22.0021.008	Sisa perkara harta bersama pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara harta bersama pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Harta bersama	Ya
9	Penguasaan anak	9.22.0021.009	Sisa perkara penguasaan anak pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara penguasaan anak pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Penguasaan anak	Ya
10	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	9.22.0021.010	Sisa perkara nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	Ya
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	9.22.0021.011	Sisa perkara hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	Ya
12	Pengesahan anak	9.22.0021.012	Sisa perkara pengesahan anak pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pengesahan anak pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pengesahan anak	Ya
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	9.22.0021.013	Sisa perkara pencabutan kekuasaan orang tua pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pencabutan kekuasaan orang tua pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pencabutan kekuasaan orang tua	Ya
14	Perwalian	9.22.0021.014	Sisa perkara perwalian pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara perwalian pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Perwalian	Ya
15	Pencabutan kekuasaan wali	9.22.0021.015	Sisa perkara pencabutan kekuasaan wali pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pencabutan kekuasaan wali pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pencabutan kekuasaan wali	Ya
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	9.22.0021.016	Sisa perkara penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	Ya
17	Ganti rugi terhadap wali	9.22.0021.017	Sisa perkara ganti rugi terhadap wali pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara ganti rugi terhadap wali pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Ganti rugi terhadap wali	Ya
18	Asal usul anak	9.22.0021.018	Sisa perkara asal usul anak pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara asal usul anak pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Asal usul anak	Ya
19	Perkawinan Campuran	9.22.0021.019	Sisa perkara perkawinan campuran pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara perkawinan campuran pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Perkawinan Campuran	Ya
20	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	9.22.0021.020	Sisa perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	Ya
21	Izin Kawin	9.22.0021.021	Sisa perkara izin kawin pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara izin kawin pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Izin Kawin	Ya
22	Dispensasi Kawin	9.22.0021.022	Sisa perkara dispensasi kawin pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara dispensasi kawin pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Dispensasi Kawin	Ya
23	Wali Adhol	9.22.0021.023	Sisa perkara wali adhol pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara wali adhol pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Wali Adhol	Ya
24	Kewarisan	9.22.0021.024	Sisa perkara kewarisan pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara kewarisan pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Kewarisan	Ya
25	Wasiat	9.22.0021.025	Sisa perkara wasiat pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara wasiat pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Wasiat	Ya
26	Hibah	9.22.0021.026	Sisa perkara hibah pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara hibah pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Hibah	Ya
27	Wakaf	9.22.0021.027	Sisa perkara wakaf pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara wakaf pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Wakaf	Ya
28	Lain-lain	9.22.0021.028	Sisa perkara lain-lain pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara lain-lain pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Lain-lain	Ya
29	Ekonomi Syariah	9.22.0021.029	Sisa perkara ekonomi syariah pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara ekonomi syariah pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	Ekonomi Syariah	Ya
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	9.22.0021.030	Sisa perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris pada bulan Maret	Jumlah sisa perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris pada bulan Maret	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2026	integer	-	Wajib diisi	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Ya

Metadata Kegiatan

ID: 62525

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul

Tahun:

2024

Cara Pengumpulan Data:

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:

Teknologi Informasi dan Komunikasi

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

JL. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1: -	Eselon 2: Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Sri Mulyani, S S T P, M. Eng

Jabatan:

Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Alamat:

Jl. Robert Wolter Monginsidi, Kurahan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: 0274367509	Faksmile: -	Email: diskominfo@bantulkab.go.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Masing-masing perangkat daerah memproduksi data sesuai dengan urusan masing-masing, melakukan pendataan sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Data yang diproduksi dan telah dimutakhirkan berkala dipublikasikan melalui portal Sedata Sebantul. Data yang diproduksi perangkat daerah dan disampaikan melalui Sedata Sebantul menjadi data acuan dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara terbuka dengan berbagai format sesuai kebutuhan. Setiap urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyampaikan data sesuai urusannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga sebagai Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, bertanggung jawab dalam pengelolaan portal Sedata Sebantul serta memastikan keterpaduan, interoperabilitas, dan kualitas data yang disajikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengonsolidasikan data statistik sektoral dari seluruh produsen data Kabupaten Bantul termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data statistik sektoral yang valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

3.2. Tujuan Kegiatan:

1. Mengumpulkan data sektoral Kabupaten Bantul, 2. Memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, dan 3. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A. Perencanaan
1. Perencanaan Kegiatan	15 December 2023	29 December 2023
2. Desain	2 January 2024	4 January 2024
B. Pengumpulan
3. Pengumpulan Data	5 January 2024	16 December 2024
C. Pemeriksaan
4. Pengelolaan data	16 January 2024	26 December 2024
D. Penyebarluasan
5. Analisis	16 January 2024	26 December 2024
6. Diseminasi Hasil	27 January 2025	28 January 2025
7. Evaluasi	29 January 2025	31 January 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Kharakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (periode Enumerasi)
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2024
2	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	2024
3	Agama	Agama	Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.	2024
4	Penduduk	Penduduk	Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.	2024
5	Jenis Lapangan Usaha	Jenis Lapangan Usaha	Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja	2024
6	Kapanewon	Kapanewon	Sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.	2024
7	Kalurahan	Kalurahan	Sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	2024
8	Jumlah peristiwa kejahatan	Peristiwa kejahatan	Banyaknya kejadian tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu	2024
9	Jumlah Tenaga Kerja Terdata	Pekerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	2024
10	Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	PPPK	Sekelompok jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah	2024
11	Realisasi Investasi PMDN	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri	2024
12	Realisasi Investasi PMA	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanam Modal Asing	2024
13	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	2024
14	Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan	Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.	2024
15	Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama	jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.	2024
16	Sistem Data	Sistem Data	Program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data	2024
17	Data Geospasial	Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi	2024
18	Kegiatan Statistik	Kegiatan Statistik	Serangkaian proses sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data	2024
19	Metadata	Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data	2024
20	Daftar Data	Daftar Data	Kumpulan data yang disepakati	2024
21	Keterisian Data	Keterisian Data	Jumlah data terisi dibagi dengan jumlah seluruh data pada daftar data masing-masing dikali dengan 100	2024
22	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah	Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.	2024

IV. Desain Kegiatan

Diisi jika cara pengumpulan data adalah Survei

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

BERULANG

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

TAHUNAN

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

4.5. Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DI YOGYAKARTA	BANTUL

4. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

CAWI

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Perangkat daerah, kapanewon, instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dan kalurahan

V. Desain Sampel

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

5.3. Metode Yang Digunakan:

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA_DAN_MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

DIPLOMA_I_ATAU_II_ATAU_III

6.6. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas	: 7 orang
Pengumpul data/enumerator	: 157 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)	: Tidak
Penyandian (Coding)	: Ya
Data Entry	: Ya
Penyahihan (Validasi)	: Ya

7.2. Metode Analisis:

DESKRIPTIF

7.3. Unit Analisis: