Jumlah Dokumen Data Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Gerakan Lalu Lintas
Jumlah Perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia Berbentuk PT, BUMN, BUMD atau Koperasi untuk Peruntukan Usaha Tersebut
Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi